Fadli Zon Tuding Pemerintah Ingin Jegal Prabowo Maju di Pilpres 2019
Wakil Ketua Umum Partai GerindraFadli Zon menuding pemerintah ingin menjegal Prabowo Subianto yang ingin maju di Pilpres 2019. Hal itu menyusul ngototnya pemerintah agar presidential threshold 20 persen.
"Partai-partai itu mau membikin calon tunggal, kalaupun ada yang lain ya boneka saja. Dan saya kira itu tidak bagus bagi demokrasi. Jangan ini dijadikan alat untuk menjegal Pak Prabowo," kata Fadli di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Jakarta , Senin (17/7/2017).
"Partai-partai itu mau membikin calon tunggal, kalaupun ada yang lain ya boneka saja. Dan saya kira itu tidak bagus bagi demokrasi. Jangan ini dijadikan alat untuk menjegal Pak Prabowo," kata Fadli di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Jakarta , Senin (17/7/2017).
Sebagaimana seperti diketahui, Gerindra selama ini meminta agar presidential threshold dihapus. Namun, di sisi lain, pemerintah dan parpol pendukungnya ingin presidential threshold tetap berada di 20 persen. Dia menyebut, RUU Pemilu masih belum mencapai titik temu saat ini.
Partai Gerindra juga bersikukuh pada pandangannya bahkan bersiap-siap untuk mengajukan gugatan ke MK apabila ada presidential threshold di UU Pemilu nantinya.
"Menurut saya, yang ada sekarang itu pemerintah sedang berusaha untuk menjegal Pak Prabowo untuk menjadi calon dan ini tidak masuk akal. Tentu kita akan tempuh semua langkah-langkah termasuk melakukan Judical Review di MK dan cara-cara yang lain supaya demokrasi kita tetap dalam aturan," tegas Fadli yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Fadli menjelaskan kecurigaannya tentang penjegalan terhadap Prabowo dilihat dari ngototnya pemerintah dan partai pendukung pemerintah tetap ada presidential threshold. Sedangkan menurutnya jika dilihat dari keputusan MK sudah tidak ada lagi presidential threshold.
"Iya, kami tetap berpendapat bahwa sesungguhnya tidak ada lagi PT kalau kita menyimak yang menjadi keputusan MK. Jadi, harusnya pembicaraan PT tidak ada lagi. Tapi kan ini dipaksakan sebagai keputusan politik bukan keputusan hukum kontitusional kita, ketata negaraan kita," ujar Fadli Zon.
"Masalahnya mereka memakai threshold yang lama, yang sudah basi. Pemilu 2014 yang sudah dipakai pilpres 2014. Secara logika akal sehat sudah tidak masuk akal. Kecuali bukan pemilu serentak," tegasnya.
Partai Gerindra juga bersikukuh pada pandangannya bahkan bersiap-siap untuk mengajukan gugatan ke MK apabila ada presidential threshold di UU Pemilu nantinya.
"Menurut saya, yang ada sekarang itu pemerintah sedang berusaha untuk menjegal Pak Prabowo untuk menjadi calon dan ini tidak masuk akal. Tentu kita akan tempuh semua langkah-langkah termasuk melakukan Judical Review di MK dan cara-cara yang lain supaya demokrasi kita tetap dalam aturan," tegas Fadli yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Fadli menjelaskan kecurigaannya tentang penjegalan terhadap Prabowo dilihat dari ngototnya pemerintah dan partai pendukung pemerintah tetap ada presidential threshold. Sedangkan menurutnya jika dilihat dari keputusan MK sudah tidak ada lagi presidential threshold.
"Iya, kami tetap berpendapat bahwa sesungguhnya tidak ada lagi PT kalau kita menyimak yang menjadi keputusan MK. Jadi, harusnya pembicaraan PT tidak ada lagi. Tapi kan ini dipaksakan sebagai keputusan politik bukan keputusan hukum kontitusional kita, ketata negaraan kita," ujar Fadli Zon.
"Masalahnya mereka memakai threshold yang lama, yang sudah basi. Pemilu 2014 yang sudah dipakai pilpres 2014. Secara logika akal sehat sudah tidak masuk akal. Kecuali bukan pemilu serentak," tegasnya.
sumber : netralnews
Loading...
