Arbi: Fahri Hamzah itu Siapa? Mewakili Rakyat yang Mana?
Pengamat politik Arbi Sanitmenyebut, pernyataan-pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah seakan-akan berusaha mengatur negara, padahal dia tidak memiliki basis kekuasaan lantaran nasibnya di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan DPR menggantung.
Komentar Arbi ini menanggapi usulan Fahri kepada pemerintah untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
"Ya Fahri itu siapa? Orang dia tidak punya partai kok. Anggota DPR yang bukan partai karena sudah di pecat dari partainya. Ini dia gak ada basis kekuasaan tapi mau mengatur-ngatur negara," kata Arbi kepada Netralnews.com, Minggu (9/7/2017).
Saat ditanya kapasitas Fahri sebagai wakil rakyat, Arbi kembali menegaskan soal pemecatan dia dari PKS."Wakil rakyat siapa? Rakyat mana yang diwakili olehnya? Sudah dipecat PKS kok. Mana basisnya? orang PKS gak mengakui dia," ujar Arbi.
Pasalnya, dijelaskan Arbi, meski Fahri menang di pengadilan atas gugatan pemecatannya di PKS, namun putusan itu belum inkracht lantaran PKS mengajukan banding. Dan karena proses hukum masih berjalan maka status Fahri sebagai anggota PKS menjadi status quo.
"Dia itu sedang menghadapi proses hukum saja. Memang aturan hukum adalah status seseorang berperkara adalah status quo. Itu yang diandalkannya," ujar Arbi.
"Jadi ini persoalan manipulasi saja. Dimanipulasinya posisi dia yang belum selesai diakhiri, baik oleh PKS maupun oleh pemerintah maupun oleh DPR. Kan dia sedang dalam prosea pemecatan. Hanya menggantung," ungkapnya.
Sebelumnya, Fahri meminta Presiden Joko Widodo untuk membubarkan Komnas HAM dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebab lembaga-lembaga tersebut sebetulnya sudah tidak diperlukan karena fungsi dan tugasnya telah ada di dalam lembaga inti negara.
Mantan petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mencontohkan, pemerintah memiliki Kementerian Hukum dan HAM serta Undang-Undang tentang Bantuan Hukum untuk mencegah dan menangani pelanggaran HAM. Namun, karena ada Komnas HAM, peran lembaga itu menjadi tidak relevan. KPK pun demikian. Fahri menilai KPK bersaing dengan lembaga yang ada, seperti kepolisian dan kejaksaan.
Komentar Arbi ini menanggapi usulan Fahri kepada pemerintah untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
"Ya Fahri itu siapa? Orang dia tidak punya partai kok. Anggota DPR yang bukan partai karena sudah di pecat dari partainya. Ini dia gak ada basis kekuasaan tapi mau mengatur-ngatur negara," kata Arbi kepada Netralnews.com, Minggu (9/7/2017).
Saat ditanya kapasitas Fahri sebagai wakil rakyat, Arbi kembali menegaskan soal pemecatan dia dari PKS."Wakil rakyat siapa? Rakyat mana yang diwakili olehnya? Sudah dipecat PKS kok. Mana basisnya? orang PKS gak mengakui dia," ujar Arbi.
Pasalnya, dijelaskan Arbi, meski Fahri menang di pengadilan atas gugatan pemecatannya di PKS, namun putusan itu belum inkracht lantaran PKS mengajukan banding. Dan karena proses hukum masih berjalan maka status Fahri sebagai anggota PKS menjadi status quo.
"Dia itu sedang menghadapi proses hukum saja. Memang aturan hukum adalah status seseorang berperkara adalah status quo. Itu yang diandalkannya," ujar Arbi.
"Jadi ini persoalan manipulasi saja. Dimanipulasinya posisi dia yang belum selesai diakhiri, baik oleh PKS maupun oleh pemerintah maupun oleh DPR. Kan dia sedang dalam prosea pemecatan. Hanya menggantung," ungkapnya.
Sebelumnya, Fahri meminta Presiden Joko Widodo untuk membubarkan Komnas HAM dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebab lembaga-lembaga tersebut sebetulnya sudah tidak diperlukan karena fungsi dan tugasnya telah ada di dalam lembaga inti negara.
Mantan petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mencontohkan, pemerintah memiliki Kementerian Hukum dan HAM serta Undang-Undang tentang Bantuan Hukum untuk mencegah dan menangani pelanggaran HAM. Namun, karena ada Komnas HAM, peran lembaga itu menjadi tidak relevan. KPK pun demikian. Fahri menilai KPK bersaing dengan lembaga yang ada, seperti kepolisian dan kejaksaan.
Sumber : netralnews
Loading...